DPR : Nilai UN Belum Layak Jadi Tiket Masuk PTN

Masih banyaknya persoalan terkait penyelenggaraan dan hasil ujian nasional (UN) dinilai memicu keraguan terhadap kredibilitas UN. Karena itu rencana pemerintah untuk mengintegrasikan hasil UN sebagai syarat seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN perlu dikaji secara cermat.

Menurut Raihan Iskandar, anggota Komisi X DPR, masih ada keraguan pada kredibilitas UN sendiri. "Selama masih terjadi berbagai kecurangan dalam penyelenggaraan UN, kredibilitas hasil dari UN patut dipertanyakan dan belum layak dijadikan tiket masuk ke PTN," katanya di Jakarta, Selasa (8/5/2012).


Apalagi, kata dia, dengan keragaman sekolah-sekolah yang ada, baik dari segi sarana dan prasarana maupun kualitasnya, berpengaruh terhadap kualitas peserta didiknya. Jadi, menurut dia, jika UN dijadikan tiket masuk ke PTN, hanya sekolah-sekolah tertentu yang memiliki peluang besar untuk diterima di PTN.

Selanjutnya, pemerintah juga dinilai perlu mengkaji potensi munculnya "mark up" nilai UN (nilai rapor) ulah sekolah-sekolah yang memiliki kualitas rendah. Karena akan ada pertanyaan besar pada kualitas siswa yang diterima di PTN jika nilai sekolah sama-sama tidak kredibel dengan hasil UN.

"Oleh karena itu, untuk mencegah munculnya praktik "mark up" nilai sekolah, pemerintah perlu membuat aturan sanksinya. Dengan demikian, tiap sekolah nantinya tidak sembarangan meng-upgrade nilai sekolah siswa mereka," ujarnya.

Selain itu, politikus dari Fraksi PKS ini menambahkan, secara teknis mekanisme SNMPTN selama ini menerima pendaftaran bagi siswa yang lulus di tahun sebelumnya. Jika pemerintah memberlakukan UN sebagai seleksi masuk PTN, menurut dia, pemerintah harus membuka peluang pendidikan vokasi bagi siswa yang tahun sebelumnya tidak lulus PTN dan bermaksud mengikuti seleksi masuk PTN kembali.

"Jadi, banyak hal yang perlu dikaji secara cermat oleh pemerintah sebelum memberlakukan kebijakan ini untuk menghindari implikasi negatif," pungkasnya.

Seperti diberitakan, mulai 2013 pemerintah akan menjadikan jalur undangan sebagai satu-satunya pintu masuk PTN. Jalur undangan sendiri bisa didapatkan dari gabungan nilai sekolah dengan hasil UN. Selain untuk mengusung semangat integrasi pendidikan menengah ke pendidikn tinggi, kebijakan ini dinilai lebih efisien dari segi pendanaan dan pelaksanaannya.